Penolakan Sidang Majelis Sinode Istimewa oleh Gerakan Peduli GMIM

  • Whatsapp

SEPUTARSULUTNEWS.COM MANADO– Penolakan terhadap rencana pelaksanaan Sidang Majelis Sinode Istimewa (SMSI) Tahun 2021 yang dijadwalkan pelaksanaannya pada tanggal  (30-31) Maret mendatang mendapat kecaman dari Gerakan Peduli GMIM.

Hal tersebut diutarakan Pnt Dra Joice Worotikan saat gelar konfrensi pers, dirangkaikan dengan penandatanganan petisi, Senin (22/02/2021) di Warung Kobong yang mengatakan Sidang Majelis Sinode Istimewa (SMSI) bakal melanggar protokol kesehatan jika digelar di masa pandemi.

Bacaan Lainnya

“Sidang bakal melibatkan ribuan peserta utusan jemaat maupun wilayah, sekitar 3.000 orang, Antara lain Pendeta, Penatua, Syamas dan anggota Jemaat GMIM, yang tersebar di kota Manado, Kota Bitung, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minut, Kabupaten Minsel serta Kota Tomohon, apakah BPMS bisa menjamin kondisi seperti sekarang ini?. “ujarnya.

Dalam Petisi yang ditandatangani tersebut ditujukan kepada Badan Pekerja Majelis Sinode (BPMS) GMIM, MPH-PGI, Gubernur Provinsi Sulut, Pangdam XIII Merdeka, Kapolda Sulut, Ketua DPRD Sulut, Kajati Sulut, Anggota Majelis Sinode pada Sidang Majelis Sinode, Anggota Majelis Sinode pada Sidang Majelis Sinode Tahunan, Sinode AM, Kompolnas, serta seluruh Pelayan Khusus se-GMIM tersebut. GPG menyampaikan 4 tuntutan mendasar yang berbunyi :

1). GPG mendesak agar BPMS GMIM membatalkan rencana pelaksanaan SMSI (Sidang Majelis Sinode GMIM) tahun 2021.
2). GPG mendesak kepada BPMS GMIM untuk tetap melaksanakan keputusan SMS (Sidang Majelis Sinode) ke-79 yang dilaksanakan di Grand Kawanua Kaiwatu tahun 2018 lalu, untuk menyiapkan revisi tata gereja yang nantinya akan ditetapkan pada tahun 2026 mendatang
3). Pelaksanaan tata gereja yaitu tata dasar dan peraturan pelaksanaannya harus dilaksanakan secara murni dan konsisten, demi terciptanya keteraturan dalam kehidupan bergereja.
4). GPG meminta kepada Gubernur Sulut Olly Dondokambey, SE dan Kepala Kepolisia Daerah (Kapolda) Sulut serta aparat terkait lainnya untuk tidak memberikan ijin penyelenggaraaan SMSI (Sidang Majelis Sinode istimewa) tahun 2021, karena sangat kontra-produktif dengan himbauan Presiden RI Joko Widodo yang secara intens dan masif terus mengsosialisasikan bahaya covid-19 di seluruh wilayah Indonesia. (red/*)

Pos terkait