Kadis PMD Mitra : ‘Copot’ Pendamping Desa Tidak Efektif

  • Whatsapp

SEPUTARSULUTNEWS,MITRA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) angkat bicara terkait kinerja pendamping desa yang dinilai tidak maksimal dalam menjalankan tugas.

Seperti dikatakan Pelaksana Tugas Kepala Dinas PMD Mitra, Arnold Mokosolang, menurut penilaian pihaknya, dari sekian kepala desa yang bermasalah, salah satu penyebabnya, yaitu pendamping desa yang tidak maksimal dalam melaksanakan tugas pendampingan di setiap desa terkait.

Bacaan Lainnya

“Kalau jadi pendamping itu, harus betul-betul efektif dan wajib melakukan pendampingan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, evaluasi sampai dengan pelaporan dana desa,” ujar Mokosolang kepada media ini, Rabu 16 September 2020.

Lanjut diakatakan Mokosolang, selain dari hukum tua, tugas dari pendamping itu, wajib bertanggungjawab apabila terjadi masalah perencanaan dalam kegiatan dana desa. Jangan nantinya jika hukum tua bermasalah, kemudian pendamping desa lepas dari tanggung jawab.

Karena itu, saya tegaskan untuk setiap pendamping desa harus berdomisili di Mitra, agar kerja lebih efektif, kemudian melakukan pendampingan yang sesuai dengan tanggung jawab sebagai seorang pendamping desa, sehingga tidak ada lagi hukum tua yang keliru dan bermasalah dalam perencanaan, kata Mokosolang.

“Jika ada pendamping desa yang tidak tinggal di Mitra dan tidak efektif dalam bekerja, saya akan memberikan rekomendasi untuk segera diganti,” tegasnya.

Lebih lanjut diungkapkan Mokosolang, sekarang ini banyak sekali pendamping desa yang tidak bekerja maksimal namun Pandai ‘membodohi hukum tua’ dengan menjadikan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), maupun penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa sebagai tender untuk mendapatkan upah.

“Untuk pendamping desa, stop jo tender-tender tu RAB dan RPJM Desa. Tugas pendamping itu mendampingi desa dalam melakukan setiap penyusunan perencanaan maupun memberikan pemahaman, bukan dijadikan tender untuk mendapatkan upah. Jika didapati ada yang seperti itu, maka yang bersangkutan harus siap diberikan sanksi,” tukas Mokosolang. (fanly)

Pos terkait